Senin, 17 September 2012

Analis/Pelaku dan Konteks Kebijakan Publik


 
ANALIS KEBIJAKAN
Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan. Menurut Howlet dan Ramesh, aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut: 1) Aparatur yang dipilih (elected official) yaitu berupa eksekutif dan legislative; 2) Aparatur yang ditunjuk (appointed official), sebagai asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan sentral figure dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan; 3) Kelompok-kelompok kepentingan (interest group), Pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektifitas pembuatan kebijakan atau untuk menyerang oposisi mereka; 4) Organisasi-organisasi penelitian (research organization), berupa Universitas, kelompok ahli atau konsultan kebijakan; 5) Media massa (mass media), sebagai jaringan hubungan yang krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan peran analis aktiv sebagai advokasi solusi.

Lebih lanjut Howlet dan Ramesh  menjelaskan bahwa eksekutif atau kabinet kebanyakan merupakan pemain kunci dalam subsistem implementasi kebijakan, dimana tugas pokoknya adalah memimpin Negara, disamping itu ada aktor lain yang terlibat dan bekerja sama dengan eksekutif dalam membuat suatu kebijakan yaitu legislatif. Selain mengadakan fungsi tersebut, legislatif juga mengontrol kebijakan pemerintah, memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat sebagai wadah untuk hak bertanya terhadap suatu permasalahan dan mendiskusikannya dengan pemerintah; juga mengadakan perubahan atas suatu kebijakan. Namun fungsi ini terkadang tidak optimal sebagai akibat dominannya fungsi yang dimainkan oleh eksekutif.

Dalam system politik modern, memungkinkan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk berperan dalam proses penentu kebijakan, komponen penting dalam kelompok ini adalah pengetahuan, khususnya mengenai informasi, kelompok kepentingan seringkali mengetahui hampir semua hal ada diwilayahnya. Dalam hal ini, para politis dan birokrasi membutuhkan informasi guna melengkapi informasi yang dinilai masih kurang dalam pembuatan kebijakan atau untuk keperluan menyerang lawan politik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap kebijakan yang dirumuskan tidak lepas dari kepentingan para aktor yang ingin mendapat keuntungan dengan menumpang pada setiap kebijakan yang dibuat. Menumpangnya para aktor ini dalam setiap kebijakan akan menyebabkan sulitnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang ingin dijalankan. Dengan berpangkal tolak pada refleksi seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Crehan dan Oppen bahwa proses kebijakan sebaiknya dipahami sebagai sebuah peristiwa social (social event) dan arena perjuangan (an arena of struggle), tempat dimana para partisipan (aktor atau kelompok) yang berbeda pandangan dan latar belakang lapisan sosialnya berkompetisi untuk memenangkan kepentingannya masing-masing.


KONTEKS KEBIJAKAN PUBLIK
Siklus kebijakan pada awal mulanya akan selalu berhubungan dengan sesungguhnya aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembuatan-pembuatan dan evaluasi kebijakan publik itu ?
2.1.Aktor-aktor terlibat dalam kebijakan publik
Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik ,aktor privat dan aktor masyarakat (civil society).ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik (Moore 1995.hlm.112).secara sederhana ketiga aktor ini dapat dideskripsikan sebagaimana gambar berikut ini :
Aktor publik meliputi aktor senior pada kementrian ,kabinet atau depertemen-depertemen tertentudibawah kendali priseden . Depertemen ini menjadi sangat penting dan signifikan khususnya yang berkaitan dengan proposal kebijakan publik, yang bisa saja dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya(Eksekutif).
Aktor publik kedua yang cukup penting dalam penyusunan kebijakan publik adalah lembaga legeslatif. Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, Lembaga perwakilan khusunya DPR mempunyai fungsi yang pokok karena legitimasi persetujuan perun-
perundangan sebuah kebijakan publik ada ditangan lembaga ini.
Pada asfek aktor privat,beberapa kelompok seperti pressure and interest group secara signifikan dalam agenda kebijakan publik ,Misalnya asosiasi ekonomi seperti kadin,HIPMI,REI dan terggantung pada substansi masalah kebijakan yang akan dibuat,Aktor-aktor pelaku sector swasta mungkin bank terlibat dan terkorelasi dengan asfik ini.
Aktor pada komunitas civil societ society meliputi banyak pihak yang bersifat asosiaonal maupun tidak dimana banyak berkembang dikalangan masyarakat umum (LSM).(ke-RT-an dan (ke-RW-an.
2.2. Membangun jaringan kebijakan
Ada tiga alasan dasar kenapa jaringan kebijaksanaan sangat penting dan perlu dipahami secara mahir oleh pihak pembuat kebijakan.
Pertama adanya suatu kenyataan bahwa pihak pengambil kebijakan(baca:perintah)saat ini bukanlah the only actor yang menentukan sebuah kebijakan .
Kedua . Arti penting aktor-aktor lain yang memunculkan collective decision making menyebabkan jaringan kebijakan menjadi sangat penting dan mendesak misalnya , Kebijakankenaikan tariff dasar listrik .
Ketiga. Tuntutan akontabilitas publik yang semakin tinggi .semakin bagus jaringan kebijakan yang disusun maka semakin baik pula akuntabilitas dan akseptabilitas publik .

A.Pendekatan Advokasi enterprenerial
Pendekatan ini mempunyaib basis pemikiran bahwa seorang pembuat kebijakan publik harus berusaha melakukan advokasi (upaya-upaya pendukungan)semaksimal mungkin. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk upaya-upaya pendukungan itu adalah melakukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang pihak-pihak yang berkaitan.
B.Pendekatan pengembangan kebijakan
Pendekatan ini mempunyai dasar pemikiran tentang arti penting mendesain
Mengembangkan dan mengoperasionalisasikan proses pembuatan keputusan dalam ruanglingkup tanggung jawab dan kewenangan pengambilan kebijakan publik. Arti
penting proses konsultasi yang lebih luas dengan melibatkan banyak pihak yang berhubungan.
Diharapkan akan menghasilkan keputusan yang berkualitas tinggi (a high quality decision) .pendekatan ini biasanya mengunakan model pembuatan komisi-komisi untuk menangani suatu permasalahan .
Keyakinan ada mekanisme struktur pertanggungjawaban dan kewenangan yang ada dalam lingkungan sector publik sering kali tidak cukup efektif untuk membuahkan sebuah keputusan yang berkualitas tinggi.
C.Pendekatan negoesiasi
Pendekan ini mempokuskan diri pada pemikiran agar mengambil kebijakan publik harus mampu berkomunikasi dan melakukan bargaining dengan aktor-aktor lain dalam proses pembuatan keputusan.
Namun demikian ada kelemahan mendasar dari pendekatan negosiasi ini . Kelemahan tersebut adalah bahwa bisa saja negosiator-negosator yang dikirim hanya berbuat untuk memenuhi kepentingan pribadinya dari pada kepentingan-kepentingan publik, ini merupakan kenyataan yang sesungguhnya gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan secara konsesten.
D.Pendekatan Deliberasi Publik
Pendekatan ini mendasarkan dan banyak dipengaruhi oleh teori ?tiori pembelajaran sosial (social learming) kepemimpinan dan deliberasi publik(public deliberation).berbeda dengan pendekatan pengembangan kebijakan publik(yang berorientasi pada struktur tanggung jawab dan kewenangan). Pendekatan dliberasi publik ini meyakini dan menyarankan perlunya perlibatan publik yang lebih luas yang tidak saja melibatkan struktur formal tetapi juga pihak-pihak diluar struktur formal tersebut.
Ada beberapa kritik dan kelemahan yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini .kelemahan tersebut adalah tingkat kesulitan yang cucup tinggi untuk mengimlementasikan pendekatan ini pada semua area kebijakan publik .karena pendekatan ini serius membutuhkan waktu yang lama .
E.Pendekatan komunikasi Strategis
Pendekatan ini berdasarkan dari pada pemikiran bahwa kemampuan persuasi, pemasaran
dan komunikasi lainnya sangat penting dimiliki oleh para pembuat kebijakan . model pemasaran kebijakan publik(mungkin miring dengan konsep sosialisasi program )ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik pada masyarakat banyak.
2.3.Kelembagaan dalam kebijakan
Kelembagaan merupakan salah satu asfek penting dalam konteks kebijakan publik karena asfek kelembagaan akan banyak menentukan dalam setiap siklus kebijakan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan umpan balik.bagaimana sebuah kebijakan dirancang ,direncanakan,didesain,diimplementasikan dan dieevaluasi akan jelas-jelas membutuhkan partisipasi kelembagaan.
Ada beberapa alas an pokok mengapa kelembagaan memegang peranan penting dalam kebijakan publik .
Pertama, Lembagalah pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah proposal kebijakan publik akan terus diproses sehingga menjadi sebuah produk kebijakan .
Kedua, Oleh karena kelambagaan bersifat kolektif dalam penentuan kebijakan publik ,pemahaman tentang asfek koordinasi,kolaborasi dan kerja sama antar lembaga juga menentukan inopasi-inopasi yang perlu dilakukan untuk membuat atau menindak lanjuti persoalan persoalan publik. Dengan adanya kelembagaan ,maka area pembahasan dari sebuah kebijakan akan semakin jelas .contohnya dengan adanya depertemen kopersi.

2.4.Kebijakan dan proses politik
Ilmuwan politik (Harold D Laswell khususnya)berkali-kali mendengungkan bahwa salah satu definisi politik yang diterima universal adalah bahwa politik proses pembuatan kebijakan publik.
2.5.Siklus kebijakan.
Ada banyak keuntungan yang dapat diambil dari adanya siklus kebijakan ini .
1.Siklus kebijakan menegaskan bahwa pemerintah itu merupakan proses yang melibatkan banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tampa korelasi dengan pihak lain (Bridgmen & Davis 2000,hlm 24.)
2.Siklus kebijakan merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk membantu mempermudah kompleksitas kebijakan publik .Dengan modal ini akan semakin memungkinkan para pengambil kebijakan dan masyarakat banyak memberikan focus pada

tahapan-tahapan yang dipandang perlu disamping mengatur berbagai asfek yang diperlukan dalam setiap tahapan siklus tersebut.
3.Siklus kebijakan memberikan kesempatan yang bagus untuk secara sistimatis dan analitis melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan dengan area yang akan
dibahas.memberikan banyak kesempatan untuk belajar dari berbagai pengalaman kebijakan yang sudah ada selama ini .termasuk plus minusnya .
4.Siklus kebijakan membantu membuat kebijakan dan masyarakat banyak dalam menentukan langkah-langkah strategis-strategis berkaitan dengan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah kebijakan publik .
5.Siklus kebijakan juga akan memberikan gambaran yang komprehensif dan juga berbagai implikasi yang perlu dimengerti oleh para pihak yang berkepantingan dengan kebijakan publik .
6.Siklus kebijakan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-masing tahapan itu. Siklus kebijakan penting untuk dipahami dan dimengerti dengan baik semakinbaik pemahaman terhadap siklus kebijakan maka akan semakin lengkaplah kerangka piker seseorang terhadap sebuah kebijakan publik .Siklus kebijakan meliputi identifikasi isu, analisis kebijakan, instrumen, kebijakan,konsultasi, koordinasi, keputusan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.

0 komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Updates Via E-Mail